Praktik penarikan uang tidak resmi oleh oknum masyarakat di lokasi rekreasi bahari unggulan memicu gelombang kritik pedas dari para wisatawan lokal maupun luar daerah. Aksi penarikan Pantai Kartini yang diwarnai oleh pembagian kuitansi palsu serta penetapan tarif parkir sewenang-wenang ini dinilai sangat merusak citra pariwisata daerah. Pengunjung mengaku dipaksa menyerahkan sejumlah uang dengan ancaman kendaraan mereka akan digores jika tidak memenuhi permintaan oknum tersebut. Kejadian ini mendadak tular di media sosial dan mendapat sorotan tajam dari publik.
Para pelaku usaha wisata resmi dan pedagang kecil di kawasan rekreasi mengeluhkan penurunan jumlah pengunjung akibat maraknya aksi penarikan tidak sah tersebut. Keberadaan oknum Pantai Kartini yang meresahkan tersebut menyebabkan citra ramah destinasi rekreasi daerah menjadi tercemar dan ditinggalkan oleh para wisatawan harian. Asosiasi pariwisata mendesak pemerintah kota dan aparat kepolisian untuk menindak tegas seluruh oknum juru parkir dan petugas tiket tidak resmi. Penertiban menyeluruh harus segera dilakukan agar iklim usaha pariwisata daerah dapat pulih kembali.
Kepala dinas pariwisata dan kebudayaan daerah menegaskan bahwa pihak dinas tidak pernah membenarkan penetapan tarif masuk di luar regulasi resmi daerah. Operasi penertiban Pantai Kartini dari kejahatan pungli akan dilaksanakan secara gabungan dengan melibatkan unsur kepolisian dan satuan satpol PP daerah. Sanksi pidana tegas akan diberlakukan bagi siapapun yang terbukti melakukan aksi pemerasan atau penipuan tarif rekreasi publik. Pemasangan papan tarif resmi dan penempatan pos penjagaan keamanan akan segera direalisasikan di lokasi.
Aparat kepolisian sektor setempat langsung menerjunkan tim intelijen untuk memantau dan menangkap oknum-oknum yang kerap memeras para pengunjung tempat wisata. Masyarakat dan wisatawan imbau untuk tidak ragu melaporkan setiap tindakan penarikan uang ilegal kepada petugas kepolisian yang bersiaga di pos keamanan. Kerjasama solid antara pengelola resmi, aparat, dan wisatawan sangat dibutuhkan demi membasmi aksi penarikan tidak sah hingga bersih. Pariwisata yang aman dan transparan menjadi hak mutlak pengunjung.
Dengan dilaksanakannya operasi penertiban secara rutin, diharapkan kondisi keamanan dan kenyamanan di lokasi rekreasi bahari unggulan tersebut dapat kembali pulih sepenuhnya. Pengawasan berbasis pemantauan kamera CCTV juga akan ditambahkan di area pintu masuk dan kawasan parkir utama kendaraan. Pemerintah berkomitmen menjaga standar kualitas pelayanan pariwisata demi meningkatkan perekonomian masyarakat lokal secara berkelanjutan. Destinasi rekreasi yang bebas dari pungli akan selalu menjadi pilihan utama liburan masyarakat.
