Komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia terus diwujudkan melalui Perbelanjaan Infrastruktur yang masif di sektor kelautan dan pelabuhan. Peningkatan Infrastruktur Maritim, khususnya kapasitas pelabuhan, menjadi kunci vital dalam mendorong percepatan Ekonomi Serantau dan memperkuat posisi Indonesia sebagai jalur perdagangan strategis di Asia Tenggara. Perbelanjaan Infrastruktur ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada modernisasi sistem dan teknologi untuk menciptakan konektivitas logistik yang efisien. Keberhasilan program ini akan memiliki efek domino positif bagi Prospek Ekonomi kawasan.
Program Perbelanjaan Infrastruktur untuk Infrastruktur Maritim ini mencakup pengembangan lima pelabuhan utama sebagai hub internasional, di antaranya Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Pelabuhan Kuala Tanjung (Sumatera Utara), dan Pelabuhan Makassar New Port (Sulawesi Selatan). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan bahwa hingga akhir tahun 2026, kapasitas bongkar muat peti kemas di ketiga pelabuhan tersebut akan meningkat rata-rata 25% melalui penambahan dermaga dan crane berteknologi tinggi. Perbelanjaan Infrastruktur ini didukung oleh Strategi Pemerintah yang mengalokasikan dana APBN sebesar Rp15 triliun untuk sektor maritim pada RAPBN 2026.
Peningkatan Infrastruktur Maritim secara langsung akan memacu Ekonomi Serantau. Dengan waktu tunggu kapal (dwelling time) yang lebih pendek dan biaya logistik yang lebih rendah, daya saing produk ekspor dari UMKM Lokal dan industri besar Indonesia akan meningkat tajam. Hal ini sangat krusial di tengah perlambatan Ekonomi Serantau dan tekanan perdagangan global. PT Pelindo (Persero) sebagai operator pelabuhan utama, pada 1 Oktober 2025, mengumumkan bahwa mereka mulai menerapkan sistem Teknologi Digital terintegrasi, termasuk Pemanfaatan AI dalam port management, untuk memastikan Efisiensi Anggaran operasional dan meminimalkan Kerugian Negara dari inefisiensi.
Selain pembangunan pelabuhan, Perbelanjaan Infrastruktur juga mencakup penguatan keamanan laut. Bekerja sama dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Polisi Air (Polairud) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pengawasan jalur laut ditingkatkan untuk mencegah Kriminalitas dan Kekerasan serta penyelundupan. Langkah ini merupakan bagian dari Tata Kelola Baik untuk menjaga Keamanan Publik dan integritas rantai pasok. Dengan Infrastruktur Maritim yang modern, efisien, dan aman, Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan logistik domestik tetapi juga siap memainkan peran yang lebih besar dalam dinamika perdagangan global, menjadikan Ekonomi Serantau lebih tangguh dan terintegrasi.