Ironi perpajakan di Indonesia seringkali menciptakan narasi yang menyesakkan: Si Kaya Lolos dari kewajiban pajak yang proporsional, sementara beban justru ditimpakan pada masyarakat berpenghasilan rendah. Pajak, yang seharusnya menjadi instrumen utama redistribusi kekayaan, malah menjadi pemicu kesenjangan ekonomi. Fenomena ini muncul karena dominasi pajak tidak langsung dan celah yang memungkinkan tax planning agresif oleh konglomerat.
1. Sistem pajak Indonesia masih didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang bersifat regresif. Artinya, persentase PPN yang dibayarkan oleh orang miskin dari total pendapatannya jauh lebih besar dibandingkan orang kaya. Saat PPN naik, harga kebutuhan pokok melonjak. Inilah mengapa rakyat kecil yang justru menanggung beban terberat dari APBN negara.
2. Celah Hukum dan Tax Haven Membantu dari tarif Pajak Penghasilan (PPh) progresif yang tinggi melalui berbagai skema legal. Mereka memanfaatkan celah hukum, struktur perusahaan yang kompleks, dan penempatan aset di negara-negara tax haven untuk meminimalkan kewajiban pajak. Praktik ini secara efektif mengurangi basis pajak yang seharusnya dibayarkan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
3. Ketidakpatuhan Wajib Pajak Super Kaya (HNWI). Meskipun Pemerintah telah membentuk Kantor Pelayanan Pajak khusus Wajib Pajak Besar, kepatuhan dari segelintir High Net-Worth Individuals (HNWI) masih menjadi masalah. Penegakan hukum yang kurang tegas dan program pengampunan pajak berulang (seperti Tax Amnesty) justru memberikan sinyal bahwa dan ketidakpatuhan mereka dapat ‘dibersihkan’ dengan biaya yang relatif rendah.
4. Kesenjangan Data dan Transparansi Aset Kekayaan. Kesenjangan informasi antara otoritas pajak dan data aset kekayaan riil di dalam maupun luar negeri turut berkontribusi. Kelompok super kaya seringkali menyimpan kekayaan dalam bentuk aset yang sulit dilacak, seperti properti mewah dan investasi di luar negeri. Kurangnya transparansi ini membuat penentuan pajak yang adil sulit dilakukan, dan Si Kaya Lolos lagi.
5. Pajak Kekayaan sebagai Solusi Keadilan Fiskal. Untuk mengatasi ironi ini, sistem perpajakan harus bergerak menuju keadilan fiskal yang sesungguhnya. Salah satu reformasi mendesak adalah pengenaan Pajak Kekayaan (Wealth Tax), yang menargetkan total aset, bukan hanya penghasilan. Pajak kekayaan akan memaksa kontribusi yang lebih besar dari Si Kaya Lolos dan membantu membiayai program sosial.
6. Reformasi Pajak Progresif dan Pengawasan Internasional. Reformasi juga perlu menguatkan PPh Progresif dan menutup semua celah yang memungkinkan penghindaran pajak. Pemerintah harus memanfaatkan kerja sama internasional, seperti Automatic Exchange of Information (AEOI), untuk melacak aset warga negara di luar negeri. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan kepatuhan pajak secara menyeluruh.