Sebuah era baru dimulai di Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak. Bimo Wijayanto telah resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat, 23 Mei 2025. Penunjukan ini membawa harapan besar bagi peningkatan penerimaan negara dan reformasi perpajakan.
Bimo Wijayanto bukan sosok baru di pemerintahan. Ia memiliki rekam jejak panjang di berbagai kementerian, termasuk Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pengalamannya yang lintas lembaga ini diharapkan membawa perspektif baru.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah laporan harta kekayaan Bimo Wijayanto. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021, total kekayaannya tercatat sekitar Rp6,67 miliar. Angka ini mencerminkan aset yang dimilikinya sebelum menjabat posisi strategis ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap Bimo Wijayanto mampu meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, ia juga diminta untuk berperan dalam perbaikan transparansi tata kelola. Integritas dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas barunya.
Presiden Prabowo Subianto secara khusus memberikan mandat. Bimo Wijayanto diharapkan mampu menyempurnakan reformasi sistem perpajakan. Agar lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Ini adalah tantangan yang tidak ringan.
Dengan latar belakang pendidikan dan karier yang relevan, Bimo Wijayanto dinilai mampu menjawab tantangan tersebut. Ia adalah seorang analis senior dengan keahlian dalam pemodelan deteksi fraud dan analisis kepatuhan pajak. Pengalaman ini sangat penting di DJP.
Posisi Dirjen Pajak adalah salah satu jabatan paling krusial. Bertanggung jawab atas penerimaan negara yang menjadi tulang punggung APBN. Oleh karena itu, integritas dan kompetensi menjadi syarat mutlak.
Sri Mulyani juga memberikan pesan tegas. Bahwa pejabat yang baru dilantik harus menjaga integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini sangat penting di tengah sorotan publik terhadap harta kekayaan pejabat.
Penunjukan Bimo Wijayanto ini diharapkan membawa babak baru. Dalam upaya DJP untuk menyempurnakan reformasi perpajakan nasional. Transformasi ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem pajak yang modern dan berkeadilan.
Publik menaruh harapan besar kepada Bimo Wijayanto. Semoga ia dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Serta mampu mendorong kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak. Demi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.